Abstract:The Indonesian capital market plays a pivotal role in mobilising long-term financing for corporations and providing investment opportunities to the public. However, persistent stock fraud cases undermine market integrity…
and investor confidence. This study aims to evaluate the effectiveness of the existing legal framework for investor protection against stock fraud, analyse its practical implementation, and recommend measures to strengthen both preventive and repressive mechanisms. Employing a normative legal research design with a qualitative approach, the study integrates statute, conceptual, and case approaches, focusing on Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, OJK regulations, the Criminal Code, and notable cases such as PT Hanson International Tbk. The findings reveal that while the legal framework normatively aligns with the Legal Protection Theory, Justice Theory, and Legal Effectiveness Theory, substantial gaps remain between regulation and enforcement. Weak supervisory coordination, delayed intervention, lengthy judicial processes, and low investor legal literacy reduce effectiveness. Recommended reforms include adopting regtech and suptech, enhancing cross-agency data integration, implementing AI-based surveillance, establishing a specialised capital market court, and strengthening investor education. The study concludes that combining regulatory improvements, adaptive enforcement, and public legal empowerment is essential to safeguard investors, maintain market integrity, and promote sustainable economic growth.
Abstract:This study examines the fulfillment of remission rights for drug offenders in Indonesia following the enactment of Government Regulation No. 99 of 2012, which introduced restrictive provisions inconsistent with the rehabilitative…
ilitative vision of Law No. 12 of 1995. The research problem lies in the normative contradiction between correctional laws oriented toward behavioural reform and derivative regulations that prioritise punitive measures. The study aims to evaluate the implementation of remission regulations and their alignment with principles of justice and human rights. Employing a normative legal research design, it analyses statutes, judicial decisions, doctrines, and comparative law. Findings reveal that remission has shifted from a universal right to a conditional privilege, disproportionately affecting low-level drug offenders, exacerbating prison overcrowding, and weakening legal certainty. The study concludes that policy reform is necessary through individualised assessments, restorative justice integration, independent oversight, and regulatory harmonisation to restore fairness and uphold human rights.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Keadilan adalah nilai fundamental yang mendasari interaksi sosial dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya merupakan tuntutan moral tetapi juga prinsip yang tercantum dalam ajaran agama,…
, terutama Al-Qur'an. Studi ini mengeksplorasi pengaruh konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam sistem hukum modern. Penelitian ini membahas berbagai ayat yang menekankan keadilan, interpretasi, serta aplikasinya dalam hukum Islam. Dengan pendekatan studi literatur kualitatif, kajian ini menyoroti tantangan dalam penerapan keadilan Qur’ani di era kontemporer dan menyarankan reformasi sistem hukum agar lebih adil. Hasil penelitian menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, mencakup aspek sosial dan ekonomi
Abstract:Penelitian ini membahas konsep pendidikan berbasis Al-Qur'an, khususnya dari Surat Al-'Alaq ayat 1-5, dalam perspektif Ziauddin Sardar, seorang pemikir Islam kontemporer. Melalui metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian…
nelitian ini mengeksplorasi relevansi pendidikan berbasis nilai Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan era digital. Temuan menunjukkan bahwa konsep "Iqra'" dalam Surat Al-'Alaq menekankan keseimbangan antara pengetahuan dan nilai spiritualitas, yang dianggap Sardar penting untuk reformasi pendidikan Islam. Pendidikan berbasis Al-Qur'an diharapkan mampu membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang kuat, relevan untuk menciptakan generasi Muslim yang berintegritas dalam era modern.
Abstract:The Industrial Revolution 4.0 has drastically transformed global industries, introducing advanced technologies such as automation, artificial intelligence, and digitalization into the workplace. This rapid technological…
shift has presented significant challenges for labor laws, which are often designed for traditional work environments. This study explores the implementation of labor law in the context of the Industrial Revolution 4.0, analyzing the challenges faced by both employers and employees in adapting to these new technological advancements. Using a qualitative methodology, this research employs a juridical review of existing labor laws, supported by an in-depth case study examining how these laws are applied in technology-driven industries. The findings indicate that labor laws often lag behind the technological advances, leading to gaps in legal protections for workers and ambiguities in employer obligations. The case study highlights specific instances where current labor regulations fail to address issues related to remote work, job displacement due to automation, and workers' rights in the gig economy. Solutions are proposed to modernize labor laws, ensuring they are adaptable to future technological developments while safeguarding workers' rights. The study concludes that there is an urgent need for legal reforms to balance innovation with fair labor practices in the era of Industry 4.0.
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:The educational curriculum continues to change and adapt as time goes by. Learning methods as an element in the curriculum also need to be developed so that they can always be relevant. Therefore, in this research the author…
thor wants to examine the classification, function and relevance of Pendidikan Agama Islam (PAI) learning methods. The results of this research state that the classification of learning methods is a grouping of methods used by teachers to interact with students so that the learning process can run effectively. Several other things that were also studied in this research include the classification of learning methods in general, namely conventional and unconventional learning methods along with their functions and the relevance of these learning methods in PAI subjects according to their time (orde lama, orde baru, and reformasi).
Abstract:Penelitian ini memberikan kajian yuridis terhadap konsep wakaf dalam hukum islam maupun hukum positif. Wakaf menjadikan wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung…
dung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode legal resarch dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue apperach). Variasi penanganan wakaf antara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan benda wakaf yang bergerak. Transformasi sosial mempengaruhi perwakafan, memerlukan reformasi hukum untuk mengatur wakaf demi kemajuan bangsa. eraturan perundang-undangan mengatur objek wakaf seperti uang, saham, dan hak intelektual, yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Peradilan Agama memiliki peran dalam menangani sengketa wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.