Abstract:Masalah kenakalan anak di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, terutama terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara lain rendahnya…
ya tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kemudahan akses narkoba, dan mudahnya mengakses konten pornografi melalui handphone, televisi, dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN-Byw belum sepenuhnya tepat. Dakwaan penuntut umum masih bersifat alternatif, sedangkan dakwaan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai dengan unsur-unsur dalam kasus ini. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terlalu rendah. Hakim lebih menekankan pada usia pelaku dan perbuatan yang dilakukan, namun kurang memperhatikan kerugian immaterial, terutama rusaknya masa depan anak korban yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mengenai bahaya game online melalui pendidikan hadis di Desa Padang Tualang. Maraknya penggunaan game online di kalangan anak-anak dan…
an remaja telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, penurunan prestasi akademik, dan gangguan kesehatan mental. Pendidikan hadis menjadi salah satu pendekatan efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Islam terkait pengelolaan waktu dan perilaku positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hadis dalam program pendidikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk game online serta mendorong perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini meliputi peran tokoh agama, dukungan keluarga, dan pendekatan berbasis komunitas. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya minat belajar hadis di kalangan anak muda serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan program edukasi berbasis nilai-nilai Islam guna menekan dampak negatif game online.
Abstract:BMT ItQan mendukung UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah, di mana koperasi membeli barang untuk UMKM dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati.…
akati. Penelitian ini mengkaji implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT ItQan Bogor. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, namun tantangan seperti keterlambatan pembayaran dan kebutuhan pembinaan administrasi masih ada. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas akad murabahah di koperasi syariah dan perannya dalam mendukung ekonomi syariah di tingkat lokal
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Kenaikan Gaji Berkala merupakan salah satu bentuk penghargaan finansial yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerja disetiap periode tertentu. Hal ini dilakukan dengan harapan agar karyawan semakin termotivasi…
asi untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan tempat bekerja. Dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes dilakukan klasifikasi terhadap data untuk mengetahui hubungan antara kenaikan gaji berkala dengan kinerja karyawan. Data-data yang digunakan meliputi gaji karyawan sebelum dan sesudah kenaikan serta beberapa data lainnya. Dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kenaikan gaji secara berkala dan peningkatan kinerja pada sebagian besar karyawan, dimana diketahui bahwa dengan adanya kenaikan gaji secara berkala dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam menentukan kebijakan peningkatan gaji secara berkala yang efektif untuk mempertahankan kinerja karyawan yang optimal.
Abstract:Dalam hukum perdata internasional terdapat kualifikasi yang diperlukan untuk menemukan fakta fakta yang terdapat dalam sebuah kasus. Kasus yang kami angkat merupakan kasus anton vs bartolo,dimana kasus ini memerlukan sebuah…
ebuah kualifikasi untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Sebab hal itu kelompok kami memilih menggunakan kualifikasi lex fori dan kualifikasi lex causae, yang nantinya dengan kualifikasi ini, kami mampu menganalisis permasalahan dalam kasus tersebut.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis…
asis aplikasi web di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan data pegawai yang masih menggunakan file dan folder, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, terutama terkait kepangkatan dan jabatan. Dengan menggunakan metode Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian. Fitur yang disediakan meliputi input, edit, hapus, update, search data dan tampilan informasi kepegawaian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dan hakim dalam mengakses informasi kepangkatan dan jabatan, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas pengelolaan data di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Abstract:Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan…
ngawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorate parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.
Abstract:Salah satu cara mahasiswa dapat membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat adalah dengan mengabdikan diri kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengabdian kepada masyarakat ditawarkan untuk meningkatkan…
kan muatan dan kualitas pendidikan mahasiswa dan mencapai nilai tambahan dari pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran pendidikan non-formal (KKN) dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, memberikan edukasi kepada anak-anak di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari serta memaksimalkan pengembangan produksi potensi kopi. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mahasiswa KKN kolaboratif kelompok 149 melaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan guna pengembangan pengelolaaan hasil potensi yang dapat berkembang di desa. Banyak dusun yang memiliki potensi yang luar biasa tetapi kurangnya ketertarikan masyarakat dalam pengelolaan hasil alamnya. Dengan bantuan praktisi dan civitas akademika melalui mahasiswa KKN, ditujukan guna membangun semangat masyarakat untuk dapat melaksanakan pengembangan dan perubahan kearah yang lebih baik. Adapun mahasiwa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan melalui program kerja LIHAT (lingkungan sehat), kesadaran urgensi Pendidikan SEPINDES (sekolah pintar desa), dan program pengembangan kulit kopi menjadi teh Cascara
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.