Abstract:Kejahatan remaja, khususnya klitih, meningkat di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kejahatan remaja (klitih) sebagai bentuk pelanggaran Hak…
Asasi Manusia (HAM) dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan remaja meliputi faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan media sosial. Klitih termasuk pelanggaran HAM karena melibatkan kekerasan fisik dan psikologis, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak untuk mencegah dan menangani fenomena klitih secara humanis dan berbasis HAM.
Abstract:Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Apabila seseorang mendapat tindakan buruk atas pelanggaran hak asasi manusia…
maka hal tersebut merupakan tindakan serius yang harus ditangani oleh pihak yang terkait. Kasus perundungan yang terjadi pada salah satu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro merupakan perundungan yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang menyakitkan, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius sehingga dapat merusak mental yang berujung merenggut nyawa. Perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulangulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau rentan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa. Perundungan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan dan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak dari perundungan ini sangat berbahaya, dapat memengaruhi kesehatan mental, emosional, dan hubungan sosial korban, bahkan mengganggu proses akademik mahasiswa. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah dan diatasi secara efektif, bagaimana bentuk pelanggarannya, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta pencegahannya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Teknik penelitian studi literatur adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, dengan literatur yang menjadi sumber referensi utama.
Abstract:Peran guru adalah sebagai tenaga pendidik professional, guru memiliki tugas utama yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling individu…
ividu terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah di SMA Negeri 6 Seram Bagian Barat, khususnya pada kelas XI-IPS. Pelanggaran tata tertib seperti membolos, merokok, dan berkelahi menjadi tantangan yang berulang, sementara sekolah belum memiliki guru Bimbingan dan Konseling (BK) tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari lima siswa pelanggar tata tertib dan dua orang guru sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling individu mampu membantu siswa memahami permasalahan, menumbuhkan kesadaran diri, dan merancang solusi perilaku. Teknik konseling seperti reframing, role playing, dan CBT diterapkan secara kontekstual. Sebagian siswa menunjukkan perubahan perilaku yang positif, sementara lainnya masih memerlukan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konseling individu sebagai pendekatan humanistik dalam membina disiplin dan tanggung jawab siswa di tengah keterbatasan sistem pendukung sekolah
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem e-Poin berbasis web guna meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pencatatan pelanggaran dan prestasi secara digital di MI Salafiyah Syafi’iyah Putra…
ra Sukorejo. Sistem e-Poin dirancang untuk menggantikan metode konvensional berbasis kertas yang kurang efisien dan kurang transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengembangan sistem mengikuti model Waterfall dalam Software Development Life Cycle (SDLC), meliputi tahapan pengumpulan kebutuhan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Poin mampu memberikan kemudahan dalam pendokumentasian pelanggaran, mempercepat proses pelaporan kepada wali santri, serta meningkatkan keterlibatan guru dan orang tua dalam pembinaan karakter siswa. Sistem ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3 dengan database MySQL dan menyediakan fitur antarmuka yang mudah digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk guru, admin, orang tua, dan siswa. Implementasi sistem ini mendukung program digitalisasi pendidikan yang sejalan dengan kebijakan Kurikulum Merdeka serta visi madrasah dalam membentuk siswa yang disiplin dan berkarakter.
Abstract:Asuransi laut merupakan instrumen penting dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi laut diatur secara rinci, termasuk elemen…
emen yang wajib dimuat dalam polis seperti identitas kapal, rute pelayaran, dan nilai objek yang diasuransikan. Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan asuransi laut di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kesesuaian dengan praktik internasional dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini dapat berdampak yuridis, seperti pembatalan polis, penolakan klaim, atau sanksi pidana. Untuk meningkatkan efektivitas asuransi laut, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar global, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta pembaruan ketentuan hukum yang relevan. Dengan pengelolaan yang baik, asuransi laut dapat memberikan perlindungan optimal dan mendukung pertumbuhan sektor maritim Indonesia.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemeriksaan langsung oleh UPT Parkir terkait pembagian karcis retribusi parkir resmi. Misalnya, kurangnya ketegasan UPTD bidang parkir di Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan…
sikan dan menindak tilang retribusi parkir. Di beberapa tempat parkir di kawasan pasar Wetan, dipastikan pengelola tempat parkir masih belum menggunakan karcis dari kantornya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang dikenakan tarif sesuai ketentuan setempat. tidak dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pinggir jalan umum di Kecamatan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori supervisi yang terdiri dari supervisi langsung dan supervisi tidak langsung yang dikemukakan oleh Siagian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, penetapan target retribusi tahunan dalam hal ini masih kurang optimal karena tidak didukung data parkir yang akurat. Bisa. Pengawasan dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, UPTD Pengawas Parkir masih kekurangan tenaga dan mengandalkan fungsi pelaporan dan pengawasan dari hasil penerimaan iuran bulanan. Tidak ada sanksi yang keras bagi pemungut parkir yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Memenuhi kewajiban dengan baik berupa pungutan jasa parkir pinggir jalan, seperti tidak memberikan tilang kepada pengguna jasa parkir pinggir jalan. Sanksi yang diterapkan masih sebatas peringatan.
Abstract:Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan telah menyebabkan munculnya berbagai platform e-commerce, salah satunya TikTok Shop. Artikel ini menyoroti pentingnya penerapan etika bisnis Islam yang menekankan…
enekankan kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, serta larangan gharar dan riba. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam di TikTok Shop menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis review. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku usaha telah mempraktikkan nilai-nilai Islam, masih terdapat berbagai pelanggaran etika yang signifikan. Kurangnya regulasi dan edukasi menjadi kendala utama dalam penerapannya.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Pada artikel ini membahas tenang penerapan manajemen risiko di perbankan syariah di Indonesia, fokus pada risiko reputasi dan risiko imbal hasil. Dalam konteks perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi…
pendapatan dan permodalan bank. Metodologi dalam artikel ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah, dengan tujuan memahami tentang konsep manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko reputasi berhubungan erat dengan persepsi publik dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran etika dan frekuensi pemberitaan negatif. Indikator yang perlu diperhatikan mencakup kredibilitas pemilik bank, pelanggaran etika, kompleksitas produk, dan keluhan nasabah. sedangkan, risiko imbal hasil timbul dari adanya perubahan tingkat imbal hasil yang didapat oleh bank, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, sangat Penting bagi perbankan syariah untuk memiliki sistem yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengukur risikoimbal hasil ini. Strategi yang bisa diterapkan ialah pengembangan instrumen baru dan penerapan teknik neraca. Jadi secara keseluruhan, manajemen risiko secara efektif sangat penting supaya menjaga reputasi dan kesehatan finansial bank syariah, mengingat tingginya kecendrungan ketergantungan pada kepercayaan publik pada industri perbankan.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.