Abstract:Permufakatan jahat merupakan bentuk tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana yang direncanakan terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak asasi manusia karena…
rena pemidanaan tidak boleh semata-mata didasarkan pada dugaan niat, tetapi harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan batasan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat dalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis untuk mengkaji ketentuan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dengan memberikan batasan terhadap pemidanaan pada tahap sebelum tindak pidana terlaksana. Pengaturan tersebut membedakan permufakatan jahat dari persiapan, percobaan, dan penyertaan, serta memberikan pembatasan terhadap ancaman pidananya. Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara restriktif dan hati-hati dengan memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, pembuktian yang memadai, dan pertanggungjawaban individual. Kejelasan rumusan norma juga diperlukan untuk mencegah multitafsir, kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, serta penggunaan kewenangan pidana yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP Nasional perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penanggulangan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.
Abstract:Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui pengaturan pedoman pemidanaan yang bertujuan mewujudkan…
udkan konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa akibat luasnya ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap upaya mengurangi disparitas putusan hakim. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan secara objektif, proporsional, dan akuntabel. Keberadaan pedoman tersebut tidak mengurangi independensi hakim, melainkan memperkuat kualitas argumentasi hukum dan konsistensi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan implementasi melalui harmonisasi praktik peradilan, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi disparitas putusan hakim sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Abstract:Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan pengakuan bersalah sebagai mekanisme baru yang tersebar dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiga ketentuan…
n tersebut sama-sama memberi ruang percepatan pemeriksaan perkara, tetapi membentuk kedalaman pengujian hakim yang berbeda terhadap kesukarelaan pengakuan terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi standar pengawasan hakim dalam tiga jalur pengakuan bersalah serta merumuskan parameter minimum yang menjamin pengakuan diberikan secara bebas, sadar, tanpa paksaan, dan berdasarkan pemahaman penuh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi UU Nomor 20 Tahun 2025, SEMA Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 205 memuat pengujian paling mendalam karena mewajibkan hakim menelusuri kualitas pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan Pasal 78 menekankan kesukarelaan, pendampingan advokat, pemahaman konsekuensi, dan dukungan dua alat bukti. Pasal 234 menggunakan pengujian yang lebih ringkas. Perbedaan ini dapat menimbulkan disparitas tingkat perlindungan terdakwa. Penelitian menawarkan Model Uji Keabsahan Lima Parameter yang mencakup kelayakan prosedural, pendampingan hukum efektif, pemahaman dan pelepasan hak secara sadar, kebebasan dari tekanan, serta dasar faktual dan dokumentasi pengakuan sebagai standar minimum yang dapat diterapkan lintas ketentuan.
The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduced guilty plea mechanisms through Articles 78, 205, and 234. Although all three provisions facilitate an expedited criminal process, they establish different levels of judicial scrutiny over the voluntariness of a defendant's admission. This study examines the consistency of judicial review standards across the three mechanisms and formulates minimum safeguards to ensure that a guilty plea is made freely, knowingly, without coercion, and with full understanding of its legal consequences. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and case approaches. The main legal materials are Law Number 20 of 2025, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The study finds that Article 205 provides the most intensive scrutiny because the judge must review the quality of investigation and prosecution, while Article 78 emphasizes voluntariness, effective legal assistance, informed consequences, and support by two lawful items of evidence. Article 234 adopts a more concise examination. This disparity may produce unequal protection among defendants. The article proposes a Five-Parameter Validity Test covering procedural eligibility, effective legal assistance, informed waiver of rights, freedom from coercion, and factual basis with adequate documentation as a minimum standard across all guilty plea mechanisms.
Abstract:This study explores the application of Reality Therapy using the WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning) technique to improve self-esteem among People Living With HIV/AIDS (PLWHA) at the Panti Sosial Bina Insan Bangun…
Daya II in East Jakarta. As PLWHA often face stigma, rejection, and psychological distress, self-esteem becomes a crucial component for mental resilience and social reintegration. This quasi-experimental research employed a pre-test and post-test control group design, involving five selected participants diagnosed with HIV/AIDS aged 18 and above. The intervention consisted of ten group counseling sessions focusing on helping participants identify their goals, assess current behaviors, and plan realistic strategies for change. Self-esteem levels were measured using the Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI). Pre-test results indicated low levels of self-esteem, with an average score of 31. Following the intervention, the post-test average rose to 48, signifying a 54% improvement and placing participants in the high self-esteem category. Qualitative observations during therapy sessions revealed significant behavioral transformations, including increased emotional regulation, social interaction, self-acceptance, responsibility, and future orientation. The findings demonstrate that Reality Therapy with WDEP is an effective, culturally adaptable approach to psychological rehabilitation in institutional settings. It not only enhances self-esteem but also empowers PLWHA to rebuild their sense of self-worth, establish supportive relationships, and envision a hopeful future. The study contributes to expanding evidence-based psychosocial interventions for marginalized populations in Indonesia.
Abstract:Urban life is increasingly becoming the main focus in the development of urbanization in various countries, including Indonesia. With rapid economic growth, the millennial generation, which is the dominant group in the urban…
rban population, has a significant role in determining lifestyle trends, especially regarding residential preferences. This research aims to examine the lifestyle of housing residents in Medan Johor District with a focus on the residential preferences of the millennial generation. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through questionnaires and observation. The variables in this research can be divided into variable as well as demographic factors that may influence residential preferences (such as: age, income, marital status, etc.). The research results show that the millennial generation tends to have housing preferences that prioritize affordability, transportation accessibility and an environmentally friendly environment. The research results show that there is a connection between millennial lifestyles and residential preferences. Statistical analysis shows a significant relationship between lifestyle factors and choice of residence.These findings have significant implications for housing developers and related stakeholders in designing and developing housing that suits the preferences and lifestyle of the millennial generation in Medan Johor District with a sample of 6 housing complexes.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam film Dilan 1990 dan mengeksplorasi potensi pemanfaatannya sebagai bahan ajar drama untuk siswa kelas VIII SMP. Film ini dipilih…
pilih karena popularitasnya di kalangan remaja, yang menjadikannya media yang relevan dan menarik untuk pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi adegan dan dialog dalam film, serta kajian literatur terkait pendidikan karakter dan drama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film Dilan 1990 memuat berbagai nilai pendidikan karakter, antara lain religius, jujur, toleransi, displin, kreatif, rasa ingin tahu, cinta tanah air, prestasi, persahabatan, cinta damai, gemar membaca, peduli social, tanggung jawab dan mandiri. Nilai-nilai ini terlihat jelas dalam interaksi antartokoh, terutama melalui cara Dilan menunjukkan perhatian dan kesetiaan kepada Milea. Dalam konteks pemanfaatan sebagai bahan ajar, film ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran drama, di mana siswa dapat melakukan analisis karakter, menafsirkan dialog, dan memerankan adegan-adegan penting untuk mendalami nilai-nilai tersebut. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya terbatas pada teori, tetapi menjadi pengalaman praktis yang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai karakter secara lebih efektif. Pemanfaatan film Dilan 1990 menjadi modul ajar, diharapkan dapat menjadi solusi kreatif untuk membuat pembelajaran drama dan pendidikan karakter lebih relevan dan menarik bagi siswa. Hasil validasi modul peneliti merevisi dan menambahkan ilustrasi motivasi agar menarik. serta deskripsi dan korelasi yang dikaitkan dengan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
Abstract:Tanah gambut memiliki karakteristik kompresibilitas yang tinggi sehingga berpotensi mengalami penurunan apabila menerima pembebanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tanah gambut, menganalisis besarnya…
rnya penurunan akibat pembebanan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch, serta memberikan rekomendasi penerapannya pada tanah gambut di Desa Wonosari Barat, Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap enam sampel tanah dari dua titik pengujian. Parameter yang dianalisis meliputi Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL), Plasticity Index (PI), angka pori awal (e0), dan Compression Index (Cc). Analisis settlement dilakukan secara teoritis menggunakan persamaan konsolidasi primer Terzaghi pada tiga kondisi pembebanan. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata penurunan meningkat seiring bertambahnya beban, dengan nilai masing-masing 0,0384 m (3,84 cm), 0,0472 m (4,72 cm), dan 0,0572 m (5,51–5,72 cm) untuk kondisi U-Ditch kosong, terisi sebagian, dan terisi penuh. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penerapan saluran drainase pracetak jenis U-Ditch pada tanah gambut.
Abstract:Penelitian ini menganalisis pengaruh Gross Profit Margin (GPM) dan Return on Equity (ROE) terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024.…
. Kesenjangan penelitian (gap) muncul dari fluktuasi pertumbuhan laba yang tidak konsisten, sementara penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh rasio profitabilitas terhadap laba. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Sebanyak 13 perusahaan dipilih melalui teknik purposive sampling dari populasi 32 perusahaan industri makanan olahan, sehingga diperoleh 52 sampel data. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Uji asumsi klasik membuktikan model regresi berdistribusi normal, bebas multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji parsial (uji t) menunjukkan GPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan ROE berpengaruh positif dan signifikan. Uji simultan (uji F) menunjukkan GPM dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, dengan koefisien determinasi sebesar 12,6 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan ekuitas lebih menentukan pertumbuhan laba dibandingkan margin laba kotor, sehingga memberikan wawasan praktis bagi manajer dan investor pada industri makanan olahan.
Abstract:Divorce is a societal problem that affects children, extended families, married couples, and the general social resilience of communities. Local wisdom values, such as siri' na pacce, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge,…
and tudang sipulung, stand for respect, empathy, accountability, and thoughtful dispute resolution in Bugis-Makassar society. The goal of this study is to determine how applicable Bugis-Makassar traditional knowledge is to family mediation as a divorce prevention tactic and how it may be updated and revived. This study employed a descriptive design and a qualitative methodology. In-depth interviews, observations, and documentation involving couples who had experienced marital discord, as well as traditional leaders, religious leaders, mediators, and family members involved in mediation procedures, were used to collect data. Techniques for data reduction, data display, and conclusion drawing were used to analyze the data. The findings indicate that while sipakatau and sipakalebbi improve respect between married couples, siri' na pacce strengthens accountability and empathy. While tudang sipulung provides a deliberative setting for discovering common answers, sipakainge encourages constructive reminders. The findings suggest that the parties' desire to voluntarily embrace the mediation process can be increased by involving traditional authorities, religious leaders, and dependable family members. Reviving these ideals in an adaptive, equitable, and impartial manner might support family mediation. The results of this study show that incorporating local knowledge into family mediation could be beneficial in reducing divorce.
Abstract:Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Bank sampah hadir sebagai solusi berbasis komunitas, namun keberlanjutannya…
lanjutannya sering kali terbentur keterbatasan modal dan manajemen. Program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi strategis untuk mengatasi kendala tersebut, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerapan CSR pada bank sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Metode yang digunakan adalah [kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Sampah X / metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review)]. Data dikumpulkan melalui [wawancara mendalam dengan pengelola bank sampah dan perwakilan perusahaan, serta analisis dokumen laporan CSR]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR telah memberikan kontribusi positif dalam bentuk penguatan infrastruktur (seperti penyediaan mesin pencacah plastik dan kendaraan angkut) serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pembukuan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan krusial, meliputi sifat program CSR yang masih bersifat filantropi jangka pendek, kurangnya monitoring berkala dari pihak korporasi, dan terjadinya penurunan partisipasi warga akibat ketergantungan pada insentif program. Kesimpulannya, keberhasilan jangka panjang CSR pada bank sampah memerlukan transformasi model dari bantuan karitatif menjadi kemitraan strategis yang berfokus pada kemandirian ekonomi sirkular masyarakat.