Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Peningkatan prevalensi diabetes melitus dan penyakit metabolik pada usia remaja menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Pola makan yang tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko…
ko yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar glukosa darah dan tekanan darah sejak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pola makan dengan kondisi kesehatan metabolik berdasarkan kadar glukosa darah sewaktu (GDS) dan tekanan darah pada siswa SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Tujuan penelitian ini mengetahui adanya Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional. Sampel penelitian ini berupa cairan biologis berupa darah utuh yang dikumpulkan secara purposive sampling dari sampel siswa smp negeri 5 sungai kakap pada bulan juli 2025. Hasil analisis data menggunakan uji chi-square untuk kebiasaan konsumsi glukosa dengan kadar glukosa menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,314 (p>0,05) dan kebiasaan konsumsi glukosa dengan tekanan darah menunjukan tidak ada hubungan signifikan p=0,419 (p>0,05). Kesimpulan yang diperoleh bahwa tidak ada Hubungan Kebiasaan Konsumsi Gula Dengan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dan Tekanan Darah Pada Siswa Smp Negeri 5 Sungai Kakap. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa memiliki kondisi kesehatan metabolik yang normal, masih terdapat remaja yang berisiko mengalami gangguan metabolik. Oleh karena itu, skrining kesehatan secara berkala, edukasi gizi, dan penerapan pola hidup sehat perlu dilakukan sejak usia remaja sebagai upaya pencegahan penyakit metabolik dan peningkatan derajat kesehatan di lingkungan sekolah.
The increasing prevalence of diabetes mellitus and metabolic diseases among adolescents has become a critical public health concern. Unhealthy dietary habits and low physical activity are key risk factors contributing to elevated blood glucose levels and blood pressure from school age. This study aims to analyze the relationship between dietary habits and metabolic health conditions based on random blood glucose (RBG) levels and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Specifically, this study aims to determine the relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure in students of SMP Negeri 5 Sungai Kakap. This analytical study utilized a cross-sectional design. The research samples consisted of whole blood biological fluids collected through purposive sampling from students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap in July 2025. Data analysis using the chi-square test showed no significant relationship between glucose consumption habits and blood glucose levels (p=0.314; p>0.05). Similarly, there was no significant relationship between glucose consumption habits and blood pressure (p=0.419; p>0.05). In conclusion, there is no relationship between sugar consumption habits, random blood glucose levels, and blood pressure among students at SMP Negeri 5 Sungai Kakap. These findings indicate that although most students have normal metabolic health conditions, some adolescents remain at risk for metabolic disorders. Therefore, regular health screening, nutritional education, and the implementation of a healthy lifestyle must be conducted from adolescence as a preventive measure against metabolic diseases and to improve health status within the school environment.
Abstract:This study is motivated by a fundamental problem concerning how the character-education values contained in the book of Akhlāq Lil Banīn can be implemented consistently and meaningfully within Arabic language learning, amid…
amid an intense schedule, a diversity of methods, and the gap between the readiness of learners and educators in the boarding environment. This study aims to analyze and describe the implementation of character-education values from the book of Akhlāq Lil Banīn in Arabic language learning activities at the MBS Al Mujahidin Islamic Boarding School, Gunungkidul, Yogyakarta. The method used is qualitative, with data collected through observation, interviews, and documentation; informants were selected by purposive sampling, and data analysis comprised data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of character values takes place integratively, intensively, and contextually through a combination of formal school activities and non-formal dormitory activities such as mufrodat, hiwar, muhadhoroh, qirā’ah, muḥādatsah, and integrated Arabic learning. These activities not only develop linguistic competence but also serve as a medium for internalizing religious, disciplinary, responsibility, and social-care values through habituation and role modeling. Challenges were also found in the form of differing prior abilities among learners, a dense activity schedule, and the dynamic assignment of educators, all of which affect the absorption and internalization of values. It is concluded that the success of Akhlāq Lil Banīn-based character education depends heavily on pedagogical adaptation, differentiated learning, and management of the activity rhythm.
Abstract:The issue of nutritional status among toddlers in Aceh Province, particularly in Kuta Baro Subdistrict, remains a serious concern due to the high prevalence of undernutrition and stunting. This study aims to determine the…
e relationship between parenting practices and children’s nutritional status in Kuta Baro Subdistrict. A descriptive-correlational method with a quantitative approach was used. The study population consisted of all 2,132 toddlers in Kuta Baro Subdistrict, with a sample of 96 toddlers selected using simple random sampling. Data on parenting practices were collected via a questionnaire, while nutritional status was measured using the weight-for-age indicator. Data analysis was conducted using a correlation test to determine the relationship between parenting practices and children’s nutritional status. The results indicate a significant relationship between parental child-rearing practices and children’s nutritional status (p=0.000). Positive and attentive child-rearing practices are correlated with optimal nutritional status, whereas inappropriate child-rearing practices are associated with poor to very poor nutritional status. Based on these findings, it is recommended that the Department of Health and educational institutions enhance parenting education and support programs for parents to improve children’s nutritional status in the region. Future research is expected to examine other factors influencing children’s nutritional status using more comprehensive methods.
Abstract:Abrogation (abrogation) holds a central, vexed position in Islamic legal-theological hermeneutics. Classical uṣūl al-fiqh elaborated a technical theory of abrogation that attempted to mediate the diachronic process of revelation…
revelation and the demands of fixity of legal judgment (ḥukm). Tradition receipts that later scripture abrogates earlier scripture wherever actual, unavoidable contradiction is found, classically expressed as "al-nāsikh wa-l-mansūkh.". Pre-modern thinkers classified modes and cases of abrogation, inferred them from revelational phases, and counted suspected cases throughout the Qur'an and Sunna. Modern scholarship avoids both epistemic pretensions and hyperbolic earlier assertions of abrogation. The article tracks early meanings, introduces intratraditional caution that moderated abrogation, and evaluates recent re-analyses based on coherence theory, maqāṣid (purposes), historicization in context, and ethics. It argues that abrogation was included in pre-modern dogmatics as a component of a package of other hermeneutical strategies (specification, restriction, prioritization, suspension) and that available resources allow for a less ambitious, economy-of-means approach. A renovated dogma leaner, evidence-based, and syncretized with maqāṣid and semantics can ensure the normativity of revelation and make the law more attentive to modern moral concerns, such as gender justice, religious pluralism, and violence. The paper reaches its climax with the proposal of a "manifest conflict resolution" regime. where abrogation is held in reserve as a last resort and not the initial starting point and has ramification for legal rulings (fatwā), legal codification and education more widely. (Hallaq 1993; Kamali 2003; Auda 2008; Rahman 1982; Abu Zayd 2006).
Abstract:Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) keripik gadung di Desa Arjasa menghadapi tantangan serius dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam strategi…
tegi pemasaran digital melalui WhatsApp Business yang diterapkan oleh pelaku UMKM keripik gadung serta mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap lima UMKM keripik gadung di Desa Arjasa selama periode Maret hingga Mei 2026. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang diterapkan masih bersifat dasar dan belum terstruktur secara sistematis, dengan pemanfaatan fitur WhatsApp Business yang belum optimal. Hanya dua dari lima UMKM yang menggunakan WhatsApp Business, itupun dengan pemanfaatan fitur yang terbatas pada katalog produk. Faktor pendukung utama adalah kemudahan penggunaan aplikasi, biaya yang terjangkau, dan dukungan keluarga serta komunitas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan literasi digital, kekhawatiran akan penipuan, kendala infrastruktur internet, dan rendahnya tingkat pendidikan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Business dalam meningkatkan daya saing UMKM keripik gadung.
Gadung chips Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Arjasa Village face serious challenges in utilizing digital technology for product marketing. This study aims to describe in depth the digital marketing strategies through WhatsApp Business implemented by gadung chips MSMEs and to comprehensively identify the supporting and inhibiting factors of its implementation. A qualitative approach with an instrumental case study type was used in this research. Data collection was conducted through in-depth interviews with 12 informants, participant observation, and documentation of five gadung chips MSMEs in Arjasa Village during the period March to May 2026. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the digital marketing strategies implemented were still basic and not systematically structured, with the utilization of WhatsApp Business features not yet optimal. Only two out of five MSMEs used WhatsApp Business, even then with limited utilization of features to product catalogs. The main supporting factors are the ease of use of the application, affordable costs, and support from family and community. Meanwhile, inhibiting factors include limited digital literacy, concerns about fraud, internet infrastructure constraints, and low levels of formal education. This study concludes that continuous assistance and training tailored to the capacity and characteristics of MSME actors are needed to optimize the use of WhatsApp Business in increasing the competitiveness of gadung chips MSMEs.