Abstract:The maternal mortality rate in Indonesia remains a serious issue, primarily due to the lack of quality childbirth services. One approach applied is the loving care for mothers, which is a service approach that respects the…
he rights, comfort, and wishes of mothers during the childbirth process. Research objective: To understand the attitudes of midwives regarding loving care for mothers during childbirth. Research method: This type of research is descriptive. The research locations are Lidya Clinic, Katarina Clinic, Kasih Bunda Clinic, Pratama Bertha Clinic, Pratama Romauli Clinic. Research results: The results indicate that 21 respondents (70%) have a positive attitude, while 9 respondents (30%) have a negative attitude. Conclusion: Based on the research results, it shows that midwives have a positive attitude to awards maternal affection care during labor. The researchers suggest that midwives at Collaborative Clinics of Santa Elisabeth Health Sciences College Medan should maintain their positive attitude in providing services
Abstract:The purpose of this article is to investigate the methods by which Batak Toba women in Habeahan Naburahan Village, Samosir Regency, resist the concealed practice of marpariban matchmaking. As part of the Batak Toba kinship…
ip structure, Marpariban matching is a traditional practice that places women in a position where they are unable to select their life partners. A form of resistance that is not overtly articulated has emerged as a result of this. Information was gathered using descriptive qualitative methods such as in-depth interviews, documentation, and observation. Relevant data and information are provided by informants who are Batak Toba women in the village of Habeahan Naburahan who have firsthand experience with the Marpariban matchmaking practice and family members who participate in the customary matchmaking procedure. The findings and analysis revealed that the Batak Toba women in this hamlet oppose this matchmaking practice through covert resistance. Some of these behaviors are putting off arranged marriages for school or work reasons, using religious legitimacy as a reason to say no without directly confronting the person, formally accepting arranged marriages with a passive attitude and little emotional involvement, and not talking openly about marriage plans. James C. Scott's theory of resistance says that these activities show that there is concealed resistance, or a sort of resistance that happens while people follow the rules. This suggests that Batak Toba women tend to use subtle opposition as a tactic to preserve their independence inside the patriarchal system rather than openly rejecting the Marpariban norm
Abstract:This study aims to describe the group dynamics within the school environment, focusing on teacher collaboration and the implementation of group work among students at UPT SPNF Kota Medan. This descriptive research provides…
es an overview of how collaborative relationships among teachers develop and how group work is applied during the learning process. Data were collected through observations and questionnaires to obtain information related to interaction patterns, levels of participation, and the effectiveness of cooperation within the school setting. The findings indicate that teacher collaboration is in a good category and contributes significantly to creating a more conducive learning atmosphere. Additionally, the implementation of group work among students enhances their communication skills, responsibility, and social interaction. These results highlight that effective group dynamics play a crucial role in improving the quality of learning processes and outcomes in the school environmen
Abstract:This research discusses the relationship between Human Rights (HAM) and the implementation of public policies related to narcotics. In a global context, narcotics policies are often a source of controversy due to their impact…
mpact on individual rights. This research evaluates how narcotics policies can affect basic rights such as the rights to life, liberty, health and justice. In some cases, harsh legal crackdowns on narcotics have led to human rights violations, such as arbitrary arrest and detention, as well as the use of force by security forces. On the other hand, some countries have tried alternative approaches, including decriminalization or legalization of narcotics, with the aim of reducing the negative impact on individuals. This research uses a normative approach. The conclusion from this research is that it is important to maintain a balance between efforts to prevent and handle narcotics with protecting individual human rights. Effective implementation of narcotics policies must take into account the basic rights of individuals and seek to reduce negative social impacts. This research underlines the need for a holistic and sustainable approach in dealing with narcotics issues without compromising human rights
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:PT PHR perlu membangun dan melakukan sosialisasi strategi komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder. Namun salah satu tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk PT PHR, dalam penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman…
dan kesadaran tentang pentingnya GCG oleh semua elemen perusahaan. Hal ini bisa berakibat pada penyerapan yang rendah dan implementasi GCG yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi dalam sosialisasi GCG pada BUMN, dengan menggunakan studi kasus PT Pertamina Hulu Rokan. Melalui analisa komunikasi, penelitian ini berharap dapat menemukan strategi optimis dalam sosialisasi GCG yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas BUMN. Sehingga jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Hulu Rokan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya skor transparansi informasi, pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, serta implementasi CSR yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlakuan adil kepada semua stakeholder. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan GCG dalam konteks budaya dan ekonomi tertentu.
Abstract:Perkembangan kontrak lintas negara dalam era globalisasi dapat menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, terutama hal tersebut terjadi dalam keadaan memaksa (overmacht atau force majeure). Artikel ini memberikan sudut…
dut pandang penulis terhadap kasus antar Institut Pertanian Bogor ( IPB) dan Amerika Serikat perihal kegiatan ekspor 800 ekor kera, yang kemudian menimbulkan sengketa dikarenakan tindakan dokter IPB yang melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut. Amerika menilai tindakan dokter IPB tersebut sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak IPB berargumen bahwa hal itu merupakan keadaan memaksa (overmacht ). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum ( comperative law), menelaah pengaturan overmacht dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss, serta mengaitkannya dengan asas-asas Hukum Perdata INternasional ( Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Lex Loci Delicti Commissi, dan Lex Cause). Hasil penelitian menunjukan bahwa overmacht diakui dalam hukum Indonesia dan Swiss, sehingga tindakan dokter IPB tersebut dapat dibenarkan. sedangkan dalam hukum Amerika Serikat , force majeure lebih sempit dan bergantung pada klausul kontrak, sehingga tindakan dokter tersebut tidak langsung bisa dianggap benar. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kontrak internasional. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya pencantuman klausul force majeure dan choice of law dalam kontak lintas negara serta perlunya harmonisasi hukum internasional terkait standar keadaan memaksa
Abstract:Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah agar dapat tumbuh kembang secara maksimal.…
imal. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak serta menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang salah satu implementasi adalah dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang diangkat menjadi fenomena dalam dunia kriminalitas dan konteks perlindungan anak di Indonesia yang memerlukan solusi dalam penyelesaiannya adalah kasus genk motor khususnya yang terjadi di Kota. Kasus genk motor yang terjadi telah merugikan banyak pihak dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota Pekanbaru karena para anggota genk motor ini melakukan tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat. Namun adanya penyelesaian sudut pandang yang berbeda dari Pihak Kepolisian dengan Pihak Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani keputusan dalam kasus tersebut
Children are the future generation of the Indonesian nation and state, therefore children need special guidance and guidance, both from family, society and the government so that they can grow and develop optimally. In this case, the government has attempted to provide legal protection for Indonesian children by ratifying the Convention on the Rights of the Child and issuing various laws and regulations that formulate protection for children in conflict with the law, one of the implementations of which is the enactment of Law Number 23 of 2002 About Child Protection. One of the cases that has become a phenomenon in the world of crime and the context of child protection in Indonesia which requires a solution is the motorbike gang case, especially the motorbike gang case harmed many parties and disrupted the security and order because members of this motorbike gang committed criminal acts that threatened the safety of the people. However, there are different points of view from the Police and the Child Protection Agency in handling decisions in this case.
Abstract:Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di era digitalisasi. Tantangan yang ada pada era digitalisasi adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dengan solusi digitalisasi pembelajaran…
embelajaran melalui teknologi. Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta memerlukan cara untuk meningkatkan dan mempersiapkan kompetensi mahasiswa terkait keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal itu dikarenakan kurangnya skill yang dimiliki oleh mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga terdapat ketidaksesuaian antara link and match. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis memberikan inovasi pembuatan aplikasi ERIN (Engineering Ready Industry). Aplikasi ini merupakan digitalisasi platform yang dirancang berbasis artificial intellegence. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran dengan kuantitatif melalui survey pengisian angket dan deskriptif kualitatif dengan studi literatur. Hasil dari survey uji kepuasan didapat nilai 87,2% dari aspek kinerja dan 85,6% dari aspek manfaat. Diharapkan gagasan inovasi ini dapat memberikan bekal dalam mempersiapkan diri untuk meraih kesuksesan karir bagi mahasiswa, alumni, dan industri, tidak hanya di UNY melainkan di universitas lain juga.
Education plays an important role in shaping the quality of human resources in the digitalization era. The challenge in the digitalization era is how to increase student learning motivation with digital learning solutions through technology. The Faculty of Engineering, Yogyakarta State University, needs a way to improve and prepare student competencies related to the skills needed in the world of work. This is because the lack of skills possessed by students does not meet the required qualifications so that there is a mismatch between link and match. To overcome this, the author provides an innovation in creating the ERIN (Engineering Ready Industry) application. This application is a digitalization platform designed based on artificial intelligence. The research method used is a mixture of quantitative through a questionnaire survey and qualitative descriptive with literature studies. The results of the satisfaction test survey obtained a value of 87.2% from the performance aspect and 85.6% from the benefit aspect. It is hoped that this innovation idea can provide provisions in preparing themselves to achieve career success for students, alumni, and industry, not only at UNY but also at other universities.
Abstract:Abstract: Sipaku Area Village currently has a population of 1963 family cards with a density of 7423 people divided into 8 hamlets. Villages can still register people who do not have an Indonesia Smart Card with the concerned…
erned office by recording the data on the people who have KPS, PKH or SKTM, to get the Indonesia Smart Card (KIP) program, because many people submit applications and there are many criteria that must be taken into account. faced by the Sipaku Area Village Head Office in determining the priority of potential KIP recipients is very difficult, not transparent and inefficient. Therefore, to overcome this problem, it is necessary to have a system for determining the priority of potential KIP recipients by adding some more basic criteria. In this study a decision support system was designed using the AHP (Analitycal Hierarchy Process) method. The results of calculations using the pairwise comparison matrix for the use of criteria show that the most important priority is shown in the status of an active applicant of 0.391, the second priority is the completeness of the files of 0.406, the third priority is the orphanage of 0.095, the fourth priority is parental income of 0.066, and the priority the fifth is a dependent of 0.041. Meanwhile, for alternative use, the data obtained is that the highest value weight determines the recipient of Smart Indonesia Card Assistance (KIP), namely Rizky Amelia Ritonga with a value of 0.171, the second alternative is Rangga Pranata with a value of 0.141 and the third alternative is Elva Radis with a value of 0.124.
Keywords: Smart Indonesian Card Recipients (KIP), AHP Method, PHP and MySQL.
Abstrak: Desa Sipaku Area yang sekarang ini mempunyai jumlah penduduk 1963 kartu keluarga dengan kepadatan 7423 jiwa yang terbagi dalam 8 Dusun. Desa tetap bisa mendaftarkan masyarakat yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar ke Dinas yang bersangkutan dengan mendata masyarakatnya yang memiliki KPS, PKH atau SKTM, untuk mendapat program Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena banyaknya masyarakat mengajukan permohonan dan banyak kriteria yang harus diperhitungkan, sehingga Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Kepala Desa Sipaku Area dalam menentukan prioritas calon penerima KIP sangat sulit, tidak transparan dan tidak efesien. Oleh Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya sistem dalam menentukan prioritas calon penerima KIP dengan menambahkan beberapa kriteria yang lebih mendasar. Pada penelitian ini dirancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil perhitungan menggunakan matrik perbandingan berpasangan untuk penggunaan kriteria menunjukkan bahwa prioritas yang paling utama ditunjukkan pada status Pemohon aktif sebesar 0.391, prioritas kedua yaitu Kelengkanpan Berkas sebesar 0.406, prioritas ketiga yaitu kondisi yatim piatu sebesar 0.095, prioritas keempat yaitu penghasilan orangtua sebesar 0.066, dan prioritas kelima yaitu tanggungan sebesar 0.041 Sedangkan untuk penggunaan alternatif diperoleh data yaitu bobot nilai paling tinggi menentukan Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Rizky Amelia Ritonga dengan nilai 0.171, alternatif kedua Rangga Pranata dengan nilai 0.141 dan alternatif ketiga Elva Radis dengan nilai 0.124.
Kata kunci : Penerima Bantuan PIP, Metode AHP, PHP dan MySQL.