Search Articles & Publications

Showing 2599 articles found for "Sebagai"

Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah

Muhammad Afdhal Arrazak, Aldri Frinaldi, Roberia
Abstract: Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adakah studi kepustakaan atau library… ry research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buu, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Biaya Standar Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang

Dera Permata Sari, Valencia Sabila, Dodi Suryadi
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi biaya standar dalam pengendalian biaya produksi pada UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui… getahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis varians, yaitu menghitung selisih antara biaya yang telah ditetapkan di awal dengan biaya yang sesungguhnya terjadi periode tahun 2023. Hasil penelitian ini yaitu peran biaya standar dalam pengendalian biaya produksi pada UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang sangat penting. Hal ini terbukti bahwa analisis biaya standar pada UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang terjadi selisih menguntungkan (favorable) pada selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. UMKM Doyan Jagung Mozarella Padang dapat mengatur semua biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi sehingga dapat berjalan dengan baik dan tercapainya target produksi yang menghasilkan produk dengan mutu yang baik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Terhadap Investasi Di Pasar Modal Syariah

Fachrezi, Muhamad Erza, Al-Haddad, Ali Zainal Abidin, El-Haq, Muhammad Daffa Abdo, Alfath, Muhammad Yazid
Abstract: Di era modern ini, investasi di pasar modal syariah semakin diminati terutama oleh mahasiswa yang ingin berinvestasi secara etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa… siswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 narasumber, penelitian ini menemukan sepuluh faktor yang berpengaruh, dengan faktor keuangan sebagai faktor yang paling dominan. Faktor-faktor lain yang diidentifikasi termasuk pengetahuan dan literasi, religiusitas, teknologi informasi, lingkungan sosial, psikologis, promosi, demografi, keamanan, dan kepuasan. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pemahaman yang baik tentang investasi syariah, kondisi keuangan yang memadai, dan akses informasi yang baik cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi.

Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae Pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Martin, Lydyana Trisnaeni, Dimas Herdian Nugrahimsyah, Agung Widya Setya Pratama, Ania Nasyira, Nabila Fairuzzahra
Abstract: Asas Lex Rei Sitae merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam ius constitutum, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana… bagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas Lex Rei Sitae tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.

Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K

Augista Nurhiqma Sandriana Putri, Dian Amesti, Dimas Pangestu, Geza Arditya, Muhammad Ainun Na’im, Kuswan Hadji
Abstract: Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K… menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.

Peran Aset Keuangan Dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Siti Fajriatun Ramadhani, Wildatuz Zahroh, Rini Puji Astuti
Abstract: Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk sektor perbankan syariah. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, seperti larangan… riba, gharar, dan maysir, sistem perbankan syariah muncul sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur (review). Literatur yang kami pelajari di sini berasal dari berbagai jurnal, buku, internet, dan artikel. Kami menggunakan metode studi literatur untuk mempelajari buku referensi dan artikel dari penelitian sebelumnya tentang topik yang dibahas, yaitu peran aset keuangan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menggunakan aset keuangan sebagai sumber pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif didefinisikan dalam ekonomi Islam sebagai kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung sektor riil dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi.Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, kemajuan dalam aset keuangan perbankan syariah masih bisa dianggap rendah.optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen yang betujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebutPerusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset dengan menerapkan strategi-strategi ini. Mereka juga dapat menekan biaya operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membuat keputusan investasi yang optimal untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.Hasil akhir dari proses optimalisasi aset adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang kita miliki.

Analisis Prosedur Pembentukan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Kuswan Hadji, Irawan Solahudin, Neva Tri Saharany, Fitri Aulia Hannan Nisa, Agung Rakha Jun Wily Saragih
Abstract: Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam… lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.

Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif

Louisa Aulia Azzahra, Sandrina Rahma Nurvita, Indah Putri Malinda, Chornilia Shilvi, Eka Permana Sakti Irwanto, Kuswan Hadji
Abstract: Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan… kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.

Analisis Potensi Dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Pantai Pariaman

Syafarman, Eni Kamal, Abdul Razak, Widya Prarikeslan
Abstract: Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem penyusun wilayah pesisir dan memiliki peranan penting di wilayah tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan diwiyah pesisir dapat berjalan dengan… baik. Kawasan wisata hutan mangrove Apar Pariaman memiliki ekosistem mangrove yang di manfaatkan sebagai kawasan wisata dan dikelola oleh masyarakat sekitar.Tujuan penelitian ini adalah menentukan potensi ekosistem mangrove sebagai kawasan ekowisata dan merumuskan strategi pengelolaan ekowisata mangrove Apar di Kota Pariaman. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dilaksanakan dua tahap, yaitu bulan Oktober 2020 dan periode bulan febuari-Maret untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif yakni dengan melakukan pengamatan, dan wawancara secarala langsung. Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata mangrove Apar Pariaman yang berlokasi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Waktu penelitian direncanakan dua tahap yakni bulan Desember 2024 dan bulan februari 2025. Mangrove di Kota Pariaman yang semula dicetus oleh kaum melinial maka perlu dilakakukan manajemen yang terstruktur dengan melibatkan masyarakat sekitar dan tujuan wisata bukan hanya sebagai tempat kunjungan untuk wisata keluarga namun harus dirancang sebagai pusat pembelajaran baik bagi sekolah maupun perguruan tinggi, mulai dari pengenalan lingkungan tapak, pengembangan bibit sampai ke teknik penanaman dan bahkan pengolahan panen dan pasca panen sehingga tujuan wisata dari aspek wisata keluarga, edukasi dan sumber ilmu bagi pelajar dan mahasiswa serta akademisi oleh perguruan tinggi dapat tercapai. Jika hal ini tercapai maka pengembangan potensi akan sangat mudah dilakukan baik secara pendanaan maupun secara perencanaan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan para pakar dan ahli yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka analisis potensi harus dilakukan terlebih dahulu agar perencanaan dan strategi pengelolaan dapat dilakukan, tanpa analisis potensi maka pengelolaan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena belum didapatkan pemetaan potensi secara menyeluruh sehingga pengelolaan yang dibuat tidak mendapatkan hasil yang baik dan bahkan bisa menjadikan suatu kasalahan yang berakibat menghambat kemajuan dalam pengembangan ekowisata.

Analisis Al-Ithnab Bentuk Tikrar Pada Surah Al-Qashash Sebagai Bentuk Penjelasan Dan Penegasan

Aisyatur Rahmah Wiwana, M. Iqbal Fahreza Rambe
Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis al-ithnab pada bagian tikrar yang bertujuan sebagai bentuk penegasan. Artikel ini mengambil contoh dari ayat alquran yaitu surah al-qashash ayat 5, 14, 30 dan 34. Penelitian ini merupakan… erupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kajian pustaka atau library recherch. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku, artikel serta jurnal-jurnal terpercaya lainnya. Pada penelitian ini terdapat beberapa temuan yaitu 1) Al-ithnab yang dipakai pada surah al-qashash ini banyak menggunakan bagian tikrar. 2) Tikrar yang terdapata pada beberapa ayat al-qashash ini memiliki tujuan sebagai penjelasan dan penegasan. 3) Bentuk tikrar pada ayat 5 dan 14 merupakan bentuk penjelasan dan pada ayat 30 dan 34 merupakan bentuk penegasan. 4) Kata yang berulang pada surah al-qashash ini ada dua yaitu berbentuk fi’il dan dhamir.