Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah tersebut. Latar belakang…
g penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan sampah menurut Azwar (1990), dengan indikator utama meliputi pewadahan (storage), pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), pengolahan (treatment), dan pembuangan akhir (final disposal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan tempat sampah sebagai sarana pewadahan, kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat dan petugas kebersihan, proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan, upaya pengolahan sampah, serta sistem pembuangan akhir yang diterapkan berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas persampahan, serta meningkatnya jumlah sampah rumah tangga masih perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:This study examines the frenemy relationship between Emily and Stephanie in A Simple Favor. Their friendship is complex, blending admiration, competition, and manipulation. Stephanie looks up to Emily but also struggles…
with insecurity, while Emily enjoys maintaining control over Stephanie. Using a qualitative method, this research identifies key factors contributing to their frenemy dynamic, including social comparison, insecurity, past betrayals, and cultural expectations. The findings reveal that their relationship is shaped by both emotional dependence and hidden rivalry, leading to an unstable and toxic bond. Finally, the study highlights how friendships can mask deeper conflicts, where trust and betrayal coexist.
Abstract:Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)…
PPh) Final. Fokus utama kegiatan ini adalah UMKM Ayam Geprek Nelo di Kota Padang yang masih menghadapi kendala dalam melaporkan pajaknya secara mandiri. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pemilik usaha. Materi yang diberikan mencakup tata cara pelaporan SPT secara elektronik melalui e-Form Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perhitungan PPh Final berdasarkan omzet bulanan, serta pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM Ayam Geprek Nelo dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam operasional bisnisnya, serta menjadi contoh bagi UMKM lain dalam menerapkan kepatuhan pajak yang baik. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Data mining membantu bisnis membuat produksi yang menguntungkan dan penyesuaian operasional. Pengelolaan persediaan stok barang merupakan aspek krusial dalam manajemen bisnis ritel modern yang memerlukan pendekatan analitis…
tis untuk optimalisasi. Data Mining dengan metode K-Means Clustering mampu menganalisis dan mengelompokkan pola persediaan stok barang. Tahapan yang dilakukan pra-pemrosesan data, implementasi K-Means Clustering, dan evaluasi model menggunakan metrik Sum of Squared Errors (SSE) dan Silhouette Score. Hasil analisis menggunakan metode Elbow menunjukkan tiga cluster optimal dengan nilai SSE final 51.69, menandakan kohesi internal yang baik. Evaluasi menggunakan Silhouette Score menghasilkan nilai 0.498, mengindikasikan keseimbangan yang baik antara kohesi dan separasi cluster. Hasil clustering mengidentifikasi tiga pola distinct dalam persediaan stok: Cluster 0 mendominasi periode akhir tahun dengan rentang stok 780-840 unit, Cluster 1 terkonsentrasi pada awal tahun dengan rentang 840-920 unit, dan Cluster 2 sebagai cluster transisi pada pertengahan tahun dengan rentang 840- 880 unit. Visualisasi temporal menunjukkan pola seasonal yang jelas dalam pengelolaan persediaan sepanjang tahun. Implementasi K-Means Clustering berhasil menghasilkan pengelompokan yang bermakna dan dapat diinterpretasikan dalam konteks manajemen inventori.
Abstract:This study aims to analyze the application of the Hutagogy (Self-Determined Learning) system in basic proficient course training at Pusdiklatcab Jombang, East Java. Hutagogy is a learning approach that gives trainees greater…
ater control and responsibility in organizing and directing their own learning. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data were collected through participatory observation, interviews with trainees and instructors, and analysis of training-related documents. The results of this study are expected to provide insight into the effectiveness and benefits of implementing the Hutagogy system in the context of basic proficient course training. A significant 75% strongly agree with the use of diverse media in learning, indicating an understanding of the value of multimedia technologies. Furthermore, 50% strongly agree that students actively participate in course assessments, demonstrating a willingness to evaluate and improve the learning process. Finally, an overwhelming 81.3% support a thorough approach to assessment that includes pre-tests, post-tests, reviews, feedback, and reflections, demonstrating commitment to a holistic evaluation process. And all of the finding explained that hutagogy was applied at Pusdiklatcab Jombang , East Java.
Abstract:Political involvement, namely community activity in influencing the methods of preparing and implementing public policies, as well as participating in choosing government leaders. Social media is widely used as a place to…
o engage in political activities. This study aims to examine the quality of social media information, social media reputation, trust, use of social media, and millennial political involvement. The instrument of this research is using a questionnaire created using a Google form that is distributed online. The respondents of this study are millennials. This study contributes to the inconsistency test between social media information quality variables and political involvement. The results of the study prove that there is an influence between the variables use of social media and political involvement. This study also concluded that most of the millennial generation use social media for 3 hours/day to seek information and communicate. Finally, this research can find that the use of social media affects political involvement.
Abstract:The advancement of science impacts learning innovations that fulfill the requirements for resolving issues in the field of education. The goal of this project is to find instructional resources for writing short stories…
that are appropriate for class IX students. This research used a descriptive qualitative methodology to collect data using interviews and questionnaires. The findings indicated that there were constraints and a lack of teaching resources for class IX students at SMP Negeri 24 Kerinci to write short stories. The final results indicate that creative teaching tools based on the Cerpengram technique are required to facilitate comprehension of the subject matter, particularly short story writing abilities. According to the requirements analysis, 100% of students and instructors demand novel teaching resources based on the Cerpengram technique that have been produced in the form of e-modules.
Abstract:The purpose of this study is to identify the factors that lead to fraud in a commercial entity. The company that manufactures food, is the subject of this study. You will undoubtedly discover fraud done by connected parties…
ies when carrying out producing operations until sales. The owners and staff of production, sales, and delivery companies were observed, and interviews with them were conducted as major data sources for this study. This study provides evidence of fraud. The company should take early preventative measures to avoid risks (risks that are not anticipated by the company) from emerging. And with it, perhaps, the use of fraud risk management will help the business reduce current fraud. Implementing fraud risk management involves a number of processes, beginning with an analysis of the internal environment of the corporate organization, followed by the identification of the hazards (risks) that frequently occur so that risk identification and risk mapping may be done. The final point is how to control those risks. Overall, Wanda Putra Kencana's risk management has been fairly effective; the company has implemented physical control, monitoring, and enforcement, as well as rewards and penalties.