Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:The assessment of student career readiness requires a systematic approach that considers multiple competencies and experiences relevant to workplace demands. This study develops an intelligent decision support system based…
ed on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to evaluate and map student career readiness. The study uses 20 student samples and five assessment criteria: field-specific competence (C1), internship experience (C2), communication skills (C3), digital literacy (C4), and English language proficiency (C5). Each criterion is assigned a weight based on its relative importance. The TOPSIS method involves decision matrix construction, normalization, weighted normalization, determination of positive and negative ideal solutions, distance calculation, and preference value calculation. The results show that Y11 achieved the highest preference value of 0.8296, followed by Y6 (0.7951), Y19 (0.7274), Y5 (0.7116), and Y2 (0.6999), while Y9 obtained the lowest preference value of 0.3112. Based on the classification results, 1 student (5%) was categorized as Highly Ready, 5 students (25%) as Ready, 12 students (60%) as Moderately Ready, and 2 students (10%) as Not Ready. These findings demonstrate that TOPSIS can effectively rank and classify student career readiness based on multiple assessment criteria. The proposed system can support higher education institutions in identifying students’ readiness levels and developing more objective, targeted, and data-driven career development strategies.
Abstract:Student grade data is personal data that must be protected under Indonesian Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, yet the rising number of data breaches in the education sector shows that such protection has…
not been optimally implemented. This study implements the 128-bit Advanced Encryption Standard (AES) algorithm combined with Huffman compression to protect the confidentiality and integrity of student grade files in Excel (.xlsx) format, and evaluates its effectiveness through functional, performance, and security testing. The system was developed as a Python desktop application with a CustomTkinter interface, in which the encryption process runs Huffman compression before AES-128, while integrity verification uses SHA-256 hashing. Testing was conducted on seven student grade files from MA Ma'ahid Kudus. The results show that all files were successfully encrypted and decrypted without failure or data alteration, with encryption times of 0.0142-0.0828 seconds and decryption times of 0.0046-0.1417 seconds. The SHA-256 hash values of the original and decrypted files were identical for all samples, yielding 100% recovery accuracy, while the file size increase from padding and header insertion ranged only from 1,092 to 1,101 bytes. The study concludes that the combination of AES-128 and Huffman compression is an effective and efficient solution for protecting student grade data in educational institutions.
Abstract:The financial information presented in the financial statements serves to evaluate company performance, control costs, and plan future business strategies. In addition to internal parties, financial statements are also used…
sed by external parties such as creditors, investors, and government agencies. Financial statements in accordance with SAK ETAP can increase company transparency and accountability. This financial transparency and accountability will increase external parties' trust in the company. Therefore, an analysis of the preparation of financial statements at CV Saudagar Jaya Sukses is needed. This analysis aims to assess the conformity of the prepared financial statements with the provisions of SAK ETAP. This study uses a descriptive research type with a qualitative approach. The results of the study indicate that the preparation of financial statements at CV. Saudagar Jaya Sukses is still not fully in accordance with the provisions contained in SAK ETAP, so various improvements are needed to improve the quality of the resulting financial statements.
Abstract:This study aims to analyze the influence of E-Service Quality and Brand Image on Customer Loyalty in e-commerce through Impulsive Buying and Purchasing Decisions s on the Erigo fashion brand. This study uses a quantitative…
ve approach with an accidental sampling method, where respondents are consumers who have purchased Erigo fashion products through the e-commerce platform. The number of respondents in this study was 100 people. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method with the help of SmartPLS 3 software. The results show that E-Service Quality and Brand Image have a positive and significant effect on Impulsive Buying and Purchasing Decisions s. In addition, Impulsive Buying and Purchasing Decisions s have a positive and significant effect on Customer Loyalty. E-Service Quality and Brand Image also have a positive and significant effect on Customer Loyalty through Impulsive Buying and Purchasing Decisions s. These findings confirm that improving digital service quality and a strong brand image strategically contribute to the formation of impulsive buying behavior and Purchasing Decisions s that ultimately drive Erigo customer loyalty on the e-commerce platform.
Abstract:Companies listed in the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) provide a unique research context because they operate within an Islamic capital market framework that applies sharia screening criteria and financial requirements.…
. Despite being guided by the same sharia principles and regulatory environment, JII70 companies still show variations in financial performance. Although previous research has examined the factors that affect financial performance, empirical evidence regarding the influence of efficiency, market ratios, liquidity, and leverage still shows inconsistent results, particularly in companies that comply with sharia principles. Therefore, this study aims to analyze the influence of efficiency, market ratio, liquidity, and leverage on the financial performance of companies listed on JII70 by using Return on Assets (ROA) as a performance indicator. This study uses a quantitative approach by utilizing secondary data obtained from the annual reports of 57 non-financial companies during the period 2021–2025, resulting in 285 company-year observations. Panel data regression analysis was performed using the Fixed Effects model with Driscoll–Kraay error standard to overcome the problems of heteroscedasticity and autocorrelation. The results show that efficiency measured by Total Asset Turnover (TATO) and market ratio measured by Price-to-Book Value (PBV) have a positive and significant effect on financial performance. Meanwhile, liquidity measured by Current Ratio (CR) and leverage measured by Debt-to-Asset Ratio (DAR) have a positive but not statistically significant effect on financial performance. The findings of this study support the Signaling Theory by showing that efficiency and market ratio provide stronger signals regarding company quality and financial performance in the context of the Islamic capital market in Indonesia. These findings provide practical implications for managers in improving company performance as well as for investors in making more informed investment decisions
Abstract:The Effect of Product Quality on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as a Mediating Variable among Gen Z Consumers of Kopi Kenangan in Makassar City. Thesis, Departement of Management, Faculty of Economies and Bussiness.…
ssiness. State University of Makassar. Supervised by Mr. Anwar and Mr. Muhammad Ichwan Musa. This study aims to determine the effect of product quality on customer loyalty with customer satisfaction as a mediating variable among Generation Z consumers of Kopi Kenangan in Makassar City. The focus of this research is to analyze how product quality can increase customer satisfaction and shape customer loyalty. This research uses a quantitative approach with an associative explanatory design. Data were collected through questionnaires distributed to 110 respondents who are Gen Z consumers of Kopi Kenangan in Makassar City. The data analysis technique used Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS version 4.0.9.9 to examine the relationships among variables. The results show that product quality has a positive and significant effect on customer satisfaction and customer loyalty. Customer satisfaction also has a positive and significant effect on customer loyalty and acts as a mediating variable in the relationship between product quality and customer loyalty. These findings indicate that good product quality can increase customer satisfaction and strengthen customer loyalty to Kopi Kenangan in Makassar City
Abstract:This study aims to analyze the influence of work skills, work discipline, and work motivation on employee performance with a reward scheme as a moderation variable in BU17 employees of PT. Tjiwi Chemical Paper Factory, Tbk.…
bk. The research uses an explanatory quantitative approach using the Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) method. The research population amounted to 379 employees with a sample of 192 respondents selected using purposive sampling techniques. Data collection was carried out through a questionnaire based on the Likert scale and analyzed using SmartPLS 3.0. The results of the study show that work skills, work discipline, and work motivation have a positive and significant effect on employee performance. In addition, reward schemes have been shown to be able to moderate the relationship between job skills, work discipline, and work motivation to employee performance significantly. These findings suggest that rewards not only serve as a form of organizational reward, but also as a work behavior reinforcer that is able to increase the effectiveness of individual contributions to performance achievement. This research provides theoretical implications in the development of the human resource management literature based on reinforcement theory and human capital theory, as well as practical implications for companies in designing a fair, transparent, and performance-based reward system to increase organizational productivity and effectiveness.